Di Indonesia tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme masih sering terjadi. Penyebab terjadinya korupsi juga beragam, seperti memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, merasa tidak puas dan rakus akan materi, hingga gaji pegawai yang kecil tidak sebanding dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Belum lagi karena tuntutan dari aspek politis dan organisasi, membuat orang tidak segan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Hingga saat ini korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa, karena sangat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi berdampak buruk di berbagai sektor, dan memberikan efek dalam jangka panjang. Sayangnya, hingga saat ini praktek korupsi masih menghiasi kehidupan kita sehari-hari.
Berikut ini adalah dampak yang terjadi ketika terjadinya tindak pidana korupsi:
1. Dampak terhadap Ekonomi
Dampak pertama yang pasti terjadi adalah dampak pada sistem ekonomi negara. Dampaknya yang terjadi pada lini ekonomi adalah tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, berkurangnya legitimasi dari peran pasar, menurunya kualitas barang dan jasa, mereduksi peran fundamental pemerintah, hutang negara akan semakin meningkat, dan dampak terburuknya adalah angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan meluas.
Dampak ekonomi ini akan membuat perekonomian jadi lambat sehingga membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang yang kaya semakin kaya dan berkuasa, sedang yang miskin semakin miskin dan tak berdaya.
Koruptor yang seharusnya membelanjakan anggaran negara demi kepentingan rakyat, justru berkhianat dan menguntungkan dirinya sendiri. Alhasil, uang belanja negara jadi lebih sedikit, masyarakat miskin tidak mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang memadai.
2. Dampak terhadap Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
Dalam hal ini tindakan korupsi berdampak pada masyarakat sosial, dimana anak dibawah umur akan terbiasa dan tertanam perilaku korupsi.
Mahalnya pelayanan public dan jasa, akses dan fasilitas untuk rakyat miskin semakin terbatas, karena kemiskinan kriminalitas juga akan semakin meningkat, dan pengentasan kemiskinan yang melambat.
3. Dampak terhadap Pembangunan
Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh tindakan korupsi adalah sektor pembangunan dan infrastruktur. Sektor ini juga menjadi salah satu sektor yang paling banyak di korupsi.
Pembangunan dan infrastruktur jadi terhambat karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Akibat pembangunan jadi terhambat, dan masyarakatlah yang akan menjadi korbannya.
4. Dampak terhadap Birokrasi Pemerintahan
Hal ini akan memberi dampak pada jiwa kepemimpinan yang korup, biaya politik jadi lebih mahal, masyarakat mulai tidak percaya lagi dengan lembaga negara, hingga hancurnya kedaulatan rakyat.
5. Dampak terhadap Penegak Hukum
Jika korupsi terjadi pada badan penegak hukum maka dampak pertama yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan proses hukum yang berlangsung.
Kemudian masyarakat akan beranggapan bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang atau yang memiliki uang bisa kebal hukum. Hasilnya adalah tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat, dan fungsi pemerintahan berjalan tidak maksimal.
6. Dampak terhadap Budaya
Selain beberapa sektor diatas, korupsi juga ternyata berdampak pada budaya dan norma masyarakat. Karena ketika korupsi sudah menjadi hal yang biasa terjadi, atau seringkali dibiarkan, maka jangan heran apabila kedepannya korupsi bisa menjadi budaya dari pemerintahan Indonesia. Orang jadi lebih menutup mata dan tindakan ini akan berjalan secara turun temurun.
7. Dampak terhadap Keamanan dan Pertahanan
Terakhir dampak buruk yang akan terjadi karena korupsi adalah pada sektor keamanan dan pertahanan. Dampaknya adalah lemahnya alutsista sehingga dapat memunculkan kerawanan Hankamnas serta melemahnya garis batas dan kekerasan dalam masyarakat yang meningkat.
Tentunya kita tidak ingin korupsi dengan dampak yang sangat merugikan ini terjadi terus menerus di Indonesia. Pencegahan tindakan koruptif ini tentunya bisa dilakukan, bahkan dimulai dari sendiri, misalnya saja dengan tidak memberikan uang pelicin saat memerlukan jasa dari lembaga negara, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mencari informasi mengenai gerakan antikorupsi memalui situs edukasi ACLC KPK.
